Penegakan Hukum Saat PPKM, Mendagri: Harus Tegas, Namun Humanis dan Tetap Manusiawi

- Selasa, 20 Juli 2021 | 07:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM Darurat, Jumat (16/7/2021).

“Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara yang humanis, kemudian santun, kemudian manusiawi, tidak berlebihan meskipun tetap tegas,” ujar Tito dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, belum lama ini.

Baca Juga: Kebun Sayuran dan Kolam Ikan Ini Ternyata Berada di Belakang Rumah Dinas Bupati Kebumen

Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat melalui kerangka PPKM ini diambil pemerintah demi keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

“Pembatasan kegiatan itu pasti tidak akan mengenakkan karena ini mengurangi freedom tapi memang harus dilakukan dalam rangka untuk keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat adalah yang utama,” ujarnya.

Tito juga menekankan agar aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Perlu ada langkah-langkah tegas tapi, sekali lagi, humanis, santun, manusiawi dan tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan eksesif,” tegasnya.

Baca Juga: Ombudsman Jateng dan Kemenpan RB Sinergikan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Kasus kekerasan dalam penegakan aturan PPKM yang dilakukan Satpol PP yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, diharapkan tidak terulang kembali.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X