Vaksin Gotong Royong Berbayar Berpotensi Ancam Ketersediaan Vaksin Gratis untuk Karyawan

- Senin, 19 Juli 2021 | 09:36 WIB
Kegiatan vaksinasi Covid-19 di SMA Karangturi. (suaramerdeka.com / Diaz A Abidin)
Kegiatan vaksinasi Covid-19 di SMA Karangturi. (suaramerdeka.com / Diaz A Abidin)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Vaksin Gotong Royong (VGR) untuk program vaksinasi berbayar sempat akan direalisasikan Kimia Farma meski akhirnya ditunda.

Namun di tengah kelangkaan persediaan, langkah ini dapat mengancam ketersediaan VGR gratis untuk para karyawan.

“Membuka opsi berbayar untuk individu memang bisa mempercepat program vaksinasi tetapi kalau skemanya VGR juga, maka otomatis ketersediaan stok untuk karyawan swasta berkurang,” ujar Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta.

Baca Juga: Keluarkan SE No.15 Tahun 2021, Upaya Satgas Antisipasi Peningkatan Kasus Selama Idul Adha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan ada sekitar 10 juta orang terdaftar dalam program ini.

Namun stok vaksin Sinopharm yang masuk baru cukup untuk 750.000 orang. VGR untuk karyawan swasta pun baru menjangkau 465.000 orang.

Beberapa hambatan VGR perusahaan di antaranya adalah harga vaksin yang dirasa memberatkan dan ketidakpastian jadwal pengiriman.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Tak Ubah PP No 109/2012 dan Fokus Kendalikan Covid-19

“Keterbatasan stok VGR membuat jadwal pengiriman sulit dipastikan dan ini membuat perusahaan ragu-ragu untuk berkomitmen, apalagi membayar down payment,” ujar Andree.

Dia juga menambahkan bahwa perusahaan yang ragu-ragu malah bisa jadi drop out sama sekali karena karyawan dianggap bisa beli vaksin sendiri.

“Jadi alih-alih meningkatkan jumlah yang divaksinasi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran peserta dari perusahaan ke individu,” imbuhnya.

Baca Juga: Tim Olimpiade Indonesia Berangkat ke Tokyo, Dapat Dukungan J99Corp

Agar dapat berjalan dengan baik, usaha mempercepat VGR gratis untuk karyawan maupun berbayar untuk individu memerlukan penambahan pasokan, tidak saja dari segi jumlah tetapi juga jenis maupun merek vaksin, Andree mengatakan.

Perluasan jenis dan merek vaksin bisa memberikan opsi kisaran harga bagi perusahaan maupun individu dan memungkinkan mereka menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Namun mencari supplier baru tentu akan menambah beban pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengimpor, produsen dan distributor vaksin di Indonesia.

“Pada akhirnya, cepat lambatnya program vaksinasi, baik pemerintah maupun swasta, akan tergantung dari kecepatan BUMN ini. Kalau pengadaan tetap harus melalui satu pintu saja, membuka jalur-jalur pasokan baru bisa menjejali pintu tersebut dan akhirnya meningkatkan risiko kemacetan,” ungkapnya.

Indonesia, ujar Andree, perlu mengembangkan dan mendiversifikasi jalur impor dan produksi vaksinnya untuk mengurangi risiko disrupsi.

Ketergantungan pada satu produsen sangat berisiko karena Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang besar untuk mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi.

Penelitian CIPS menemukan bahwa sudah ada pihak swasta Indonesia yang dalam proses menguji vaksin Covid-19, yaitu Kalbe Farma yang menggandeng Genexine dari Korea Selatan.

Kalbe bahkan sempat mempertimbangkan membangun fasilitas produksi vaksin di Indonesia. CIPS merekomendasikan Kementerian Investasi untuk mengidentifikasi hambatan regulasi di sektor manufaktur farmasi dengan menjadikan Kalbe Farma sebagai test case.

Membantu Kalbe Farma merealisasikan investasi manufaktur vaksinnya bukan saja akan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri, tetapi juga membantu regulator mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi Indonesia yang lebih luas dalam rantai nilai global farmasi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peringati HSN, Ini Bunyi Ikrar Santri Indonesia

Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:16 WIB

Simak Filosofi Tema dan Logo Hari Santri Nasional 2021

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:28 WIB
X