Indonesia Darurat Militer, Pakar Hukum Minta Pemerintah Klarifikasi: Jangan Sampai Masyarakat Kacau

- Sabtu, 17 Juli 2021 | 14:28 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy. (suaramerdeka.com / dok)
Menko PMK Muhadjir Effendy. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pernyataan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberi terkait Indonesia dalam keadaan darurat militer, perlu diklarifikasi oleh pemerintah secara resmi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

"Hal itu agar tidak memunculkan kekacauan di masyarakat, terkait siapa yang memiliki kendali di pemerintahan. Kepastian ini juga dalam rangka tegaknya konstitusi," kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Seperti diketahui, Muhadjir menyatakan sebenarnya pemerintah sekarang walaupun - tidak di-declare - dalam keadaan darurat militer.

Baca Juga: TNI-Polri Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat di Surakarta

"Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer," ujar Hikmahanto mengutip pernyataan Muhadjir.

Ukuran yang disampaikan oleh Menko PMK secara tegas dan jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Bila yang menjadi rujukan peraturan perundang-undangan oleh Menko PMK adalah Perppu 23/1959, maka dalam Pasal 1 Perppu 23/1959 ditentukan bahwa tingkatan keadaan darurat militer harus dinyatakan oleh Presiden/Panglima Angkatan Perang.

"Sementara dalam pernyataan Menko PMK, tidak secara tegas memberitahu siapa yang menyatakan darurat militer. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah pernyataan Menko PMK didasarkan pernyataan dari Presiden atau ada pejabat yang telah menggantikan posisi Presiden yang menyatakan saat ini di Indonesia dalam status keadaan darurat militer," tandasnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: Kemajuan Iptek Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Bila yang menyatakan adalah yang terakhir, lanjutnya, tentu akan memunculkan spekulasi apakah ada kudeta diam-diam terhadap Presiden/Panglima Angkatan Perang. Spekulasi ini tentu sangat berbahaya, seolah Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memegang kendali tertinggi pemerintahan di Indonesia.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Said Didu Vs Fahri Hamzah, Beda Pandangan soal KPK

Rabu, 1 September 2021 | 11:34 WIB
X