Pupuk Non Subsidi Mahal, Bukan Wewenang Pemerintah

- Rabu, 14 Juli 2021 | 17:18 WIB
Ilustrasi para petani sedang memanen padi (foto / dok Kagama.co)
Ilustrasi para petani sedang memanen padi (foto / dok Kagama.co)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti menanggapi adanya polemik mahalnya pupuk non subsidi.

Menurut Sucihatingsih, pupuk non subsidi yang saat ini tengah dikeluhkan para petani bukanlah tanggung jawab dari pemerintah.

"Pupuk subsidi adalah program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Sementara pupuk non subsidi untuk perusahaan dan pelaku usaha," kata Sucihatiningsih kepada awak media, Senin, (12/7).

Sucihatiningsih menerangkan wewenang dan pengguna pun sudah jelas antara pupuk subsidi dan non subsidi.

Baca Juga: BIN Gandeng Dinkes Realisasikan Vaksinasi Massal Pelajar dan Warga

Dalam alokasi dan distribusi pupuk subsidi menjadi tanggung jawab pemerintah, dimana distribusi pupuk tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

"Namun untuk distribusi dan alokasi pupuk non subsidi yang bukan merupakan program dari pemerintah, tentu hal ini sudah termasuk diluar kewenangan pemerintah," jelasnya.

Sucihatingsih melanjutkan, untuk kualitas antara pupuk subsidi dan non subsidi merupakan produk yang sama dan mempunyai kualitas yang sama.

Pupuk bersubsidi diatur oleh Menperindag harus memenuhi 6 prinsip, yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

Baca Juga: ASN Pemkab Purbalingga WFH 100 Persen, Ini Penjelasan Sekda

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X