Kemenkumham Diminta Batalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020

- Rabu, 14 Juli 2021 | 15:47 WIB
Potret Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean singgung kegagalan AHY di tengah perang sindiran PDIP-Demokrat. /Instagram/@pdemokrat
Potret Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean singgung kegagalan AHY di tengah perang sindiran PDIP-Demokrat. /Instagram/@pdemokrat

Alasan kedua, masih kata Tamrin, AD/ART siluman tersebut memanipulasi pendiri Partai Demokrat dari 99 orang menjadi 2 orang. "Memasukkan nama SBY sebagai pendiri partai, padahal SBY bukan pendiri partai sebagaimana tertulis di akta pendirian partai," tutur Tamrin.

Tamrin juga menyebut AD/ART siluman itu juga memuat kewenangan Majelis Tinggi dan Mahkamah Partai yang melanggar ketentuan UU.

"Demokrasi di partai dikooptasi Ketua Majelis Tinggi (SBY sebagai Bapak) dengan Ketua Umum (AHY sebagai anak), di mana semua kewenangan di partai hanya berbagi antara bapak dan anak saja. SBY dan AHY membangun tirani dalam Partai Demokrat," tegas dia.

Hal tersebut menurut Tamrin tidak hanya mengangkangi UU, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi pembangunan dan penegakkan demokrasi dan cita-cita reformasi di Indonesia.

Baca Juga: Semangat PON XX Papua 2021 Digaungkan Lewat Poster

Ajrin Duwila mewakili penggugat menjelaskan alasan ketiga gugatannya diajukan. Dia menjelaskan, ketika AD/ART tahun 2020 itu akan didaftarkan ke Menkumham, keberadaan Mahkamah Partai sudah demisioner.

"Namun kubu SBY dan AHY diduga melakukan manipulasi data sebagai syarat untuk pendaftaran ke Kemenkumham. Ini menjadi alasan kuat kami untuk menggugat perubahan AD/ART karena dibuat di luar kongres Partai Demokrat," tegas Ajrin.

Di samping itu, Mahkamah Partai yang sudah demisioner juga dibuat seakan-akan belum demisioner dan dibuatlah surat Mahkamah Partai yang menjelaskan bahwa AD/ART tahun 2020 itu sudah mendapat persetujuan anggota di forum tertinggi partai.

"Dengan dokumen hasil manipulasi tersebut, maka AD/ART 2020 siluman itu didaftarkan ke Menkumham," tutur Ajrin.

Baca Juga: Dukungan Prasarana PON Ditarget Selesai Akhir Juli, 3 Venue Masih Tahap Pengerjaan

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X