Wakil Ketua Komisi IX DPR Desak Vaksinasi Berbayar Dibatalkan Bukan Ditunda

- Rabu, 14 Juli 2021 | 10:12 WIB
Kegiatan sentra vaksinasi berlangsung di Fakultas Kedokteran (FK) Unika Soegijapranata. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)
Kegiatan sentra vaksinasi berlangsung di Fakultas Kedokteran (FK) Unika Soegijapranata. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mendesak Kimia Farma membatalkan bukan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar.

Vaksin adalah hak seluruh rakyat Indonesia, dan kewajiban negara menyediakan. Dengan demikian, lanjut Ninik, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi IX DPR itu, program vaksin gotong royong individual jangan ditunda pelaksanaannya tapi dibatalkan.

Alasan lain, dia menyebut vaksin yang digunakan untuk program berbayar berasal dari hibah sehingga melanggar peraturan.

"Di pasal itu disebut bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi program yang diperoleh hibah, sumbangan atau pemberian baik dari masyarakat atau negara lain dilarang diperjualbelikan," tegasnya Ninik sebagaimana dilansir laman nu.or.id pada Selasa (13/7).

Baca Juga: Vaksin Sinopharm Datang, Kadin Sebut Jawaban Permintaan Kebutuhan Pelaku Usaha

Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) telah menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu pada Senin (12/7).

Semula, Kimia Farma akan membuka klinik vaksinasi individu itu secara resmi. Namun karena desakan dari beberapa pihak, akhirnya vaksinasi berbayar tersebut ditunda.

Ninik menjelaskan salah satu vaksin gotong royong individu berbayar itu adalah merek Sinopharm yang didapatkan pemerintah Indonesia dari hibah 500 ribu dosis vaksin dari Uni Emirat Arab.

Jika diperjualkan maka bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 7A ayat 4. Sumbangan atau pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain dilarang diperjualbelikan.

Baca Juga: Inflasi AS Melonjak, Harga Emas Berjangka

Untuk diketahui, vaksinasi gotong royong ini akan dikenakan tarif untuk suntik vaksin dua dosis Rp 879.140.

Komisi IX DPR RI pun akhirnya menggelar Rapat Kerja dengan Menkes Budi sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Selasa (13/7). Salah satu membahas program dan vaksinasi gotong royong.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan vaksinasi gotong rotong individu merupakan opsi untuk masyarakat.

“Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong-royong, baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” kata Menkes.

Menurutnya, vaksinasi gotong royong diperluas untuk individu karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Pertimbangan lainnya, kata Budi, ada beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tinggal di Indonesia bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu.

Namun program ini sebenarnya baru akan dimulai di saat vaksin pemerintah sudah mulai berjalan secara masif.

Menkes Budi menyebutkan, stok vaksin pada Juli 2021 akan ada 30 juta dosis, pada Agustus 2021 akan dapat 40 juta kasus, dan seterusnya 50 juta dosis, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kecelakaan Maut Balikpapan, Begini Kronologinya

Jumat, 21 Januari 2022 | 13:44 WIB

Jateng Borong Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:59 WIB

Berikut 184 Pemenang Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:55 WIB

RK-Khofifah Makin Mesra Bangun Simbiosis Jabar-Jatim

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:59 WIB
X