Negara Bertanggung Jawab Menghapus Kekerasan Seksual

- Senin, 12 Juli 2021 | 17:25 WIB
Foto ilustrasi stop kekerasan: suaramerdeka.com /istimewa.
Foto ilustrasi stop kekerasan: suaramerdeka.com /istimewa.

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kekerasan seksual telah menjadi persoalan serius yang nyata terjadi di masyarakat selama ini. Penyelesaian terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual sejauh ini belum tuntas karena terjadi kekosongan hukum.

"oleh karena itu, perlu ada aturan perundangan yang jelas agar kekerasan seksual dapat dihentikan, dan negara bertanggung jawab untuk menghapus kejahatan kekerasan seksual di negeri ini," tegas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 12 Juli 2021.

Menurutnya adanya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini sedang dalam proses pengkajian di Baleg DPR, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menangkal terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

Baca Juga: Prestasi Membanggakan, Siswa MAN IC OKI Raih Perunggu International Applied Biology Olympiad

"kita harapkan proses pembahasan RUU itu berjalan lancar agar dapat segera disahkan menjadi UU dalam tahun ini," ucapnya.

Fraksi Partai NasDem DPR RI, berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU tersebut agar segera dapat disahkan menjadi undang-undang.

"tentu upaya ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat serta fraksi-fraksi di DPR," ucapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengakui bahwa fraksi-fraksi di Senayan sudah memahami pentingnya kehadiran UU PKS, dan diharapkan hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik untuk mengegolkan RUU tersebut menjadi undang-undang yang akan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Baca Juga: Satgas Nemangkawi Tangkap DPO Kelompok Teroris OPM

Kasus kekerasan seksual selama ini, tambah Lestari, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada 2020, yakni lebih dari 7 ribu kasus.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB
X