KLHK Hentikan Proyek Karbon yang Terindikasi Langgar Aturan

- Sabtu, 10 Juli 2021 | 11:32 WIB
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) KLHK, Wiratno. (suaramerdeka.com / dok)
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) KLHK, Wiratno. (suaramerdeka.com / dok)

Kemudian, menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait deklarasi proyek karbon yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, namun tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Menurutnya, menteri LHK telah bahwa prioritas utama Indonesia adalah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) nasional.

Semua proyek karbon harus dicatatkan dalam Sistem Registri Nasional (SRN) yang sistemnya sudah ada sejak tahun 2017.

“Untuk alasan itu, maka proyek-proyek karbon untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu, yang berjalan di luar koridor peraturan perundangan, harus dihentikan dan harus disesuaikan," jelas Wiratno.

Dijelaskan, pihaknya sangat memahami bahwa proyek-proyek karbon yang dideklarasikan sendiri itu terkait kebutuhan reputasi bisnis.

Namun poin penting dari Menteri LHK adalah, jangan sampai menggunakan langkah-langkah yang ilegal, mengganggu prosedur tata pemerintahan, dan bahkan melanggar konstitusi.

“Selain terkait yurisdiksi wilayah, juga ada yurisdiksi kewenangan negara yang berdaulat. Kegiatan ilegal seperti itu juga akan berakibat fatal karena berpotensi terjadi double counting (perhitungan ganda) terhadap target NDC nasional. Begitu pesan Ibu Menteri,” tandasnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X