KLHK Hentikan Proyek Karbon yang Terindikasi Langgar Aturan

- Sabtu, 10 Juli 2021 | 11:32 WIB
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) KLHK, Wiratno. (suaramerdeka.com / dok)
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) KLHK, Wiratno. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengidentifikasi sejumlah deklarasi proyek karbon yang dilakukan LSM internasional, yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung di Indonesia.

KLHK secara tegas telah memperingatkan untuk membatalkan kegiatan-kegiatan proyek karbon tersebut karena terindikasi melanggar peraturan perundangan.

KLHK telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan oleh salah satu LSM internasional di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah,” kata Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) KLHK, Wiratno.

KLHK juga telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan salah satu LSM internasional lainnya di TN Batang Gadis, Sumatera Utara, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terindikasi pelanggaran terhadap aturan,” tambahnya.

Baca Juga: Hening Cipta Indonesia, Doakan Ribuan Orang yang Wafat karena Covid-19

Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Siti Nurbaya, guna memastikan bahwa deklarasi proyek-proyek karbon di Indonesia yang melibatkan kawasan hutan negara, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara ilegal.

Pembatalan itu menunjukkan tingkat keseriusan serta konsistensi Menteri untuk memastikan semua proyek karbon di Indonesia berada dalam pengaturan dan tata cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ibu Menteri berpesan, langkah-langkah dalam mengatasi emisi karbon jangan hanya modis. Harus ada ketulusan dalam setiap langkahnya, guna mencapai tujuan yang sesungguhnya,” tegas Wiratno.

Baca Juga: Pemerintah Sudah Saatnya Membuat Daftar HET untuk Komoditas Inti

Sebagai tindak lanjut atas arahan menteri tersebut, Wiratno telah memerintahkan Kepala UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan investigasi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X