Penghapusan Kekerasan Perempuan Perlu Strategi Politik Yang Tepat

- Jumat, 9 Juli 2021 | 21:55 WIB
Ilustrasi kekerasan (Foto : suaramerdeka.com / dokumentasi)
Ilustrasi kekerasan (Foto : suaramerdeka.com / dokumentasi)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh harus dengan strategi yang tepat dan membutuhkan dukungan semua pihak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada 2020 yakni sekitar 7.191 kasus.

Sementara pada tahun yang sama total kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyampaikan masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam proses politik di parlemen harus diantisipasi dengan baik oleh semua pihak yang peduli terhadap penghapusan kekerasan seksual di tanah air.

Baca Juga: Indonesia Siap Ikuti Kualifikasi Piala AFC U-23

"saat ini draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah di Badan Keahlian DPR untuk disempurnakan, kemudian dipresentasikan untuk dimintakan tanggapan setiap fraksi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8 Juli 2021.

Lestari, berpendapat, lobi-lobi di tingkat fraksi harus segera dilakukan untuk memberikan pemahaman yang utuh, terkait frasa atau pasal-pasal yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fraksi.

"jika secara teknis fraksi-fraksi sudah memahami pentingnya kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual di tanah air, secara politik juga harus dipastikan mayoritas fraksi di parlemen mendukung undang-undang tersebut," ungkapnya.

Baca Juga: Langka di Boyolali, Polsek Banyudono Bantu Buat Peti Jenazah Covid-19

Namun menurutnya, upaya ini akan menghadapi banyak tantangan mengingat saat ini sedang berupaya keras mengendalikan panyebaran Covid-19 di tanah air.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

X