Politisi Nasdem: Pengadaan RS COVID-19 Khusus Pejabat Cederai Semangat UUD 1945

- Jumat, 9 Juli 2021 | 13:09 WIB
RS DARURAT: Petugas Satlinmas Kota Magelang gotong royong menyiapkan tempat tidur di lapangan tenis indoor Moncer Serius yang dijadikan sebagai rumah sakit darurat oleh Pemkot Magelang. (suaramerdeka.com/Asef Amani)
RS DARURAT: Petugas Satlinmas Kota Magelang gotong royong menyiapkan tempat tidur di lapangan tenis indoor Moncer Serius yang dijadikan sebagai rumah sakit darurat oleh Pemkot Magelang. (suaramerdeka.com/Asef Amani)



JAKARTA, suaramerdeka.com - Rumah sakit khusus pejabat yang terpapar Covid-19 yang digagas salah satu petinggi parpol akan sangat melukai hati rakyat.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Charles Meikyansah pun menolak keras gagasan tersebut.

"Kami menolak keras permintaan atau gagasan tersebut. Ini suara yang sangat melukai hati rakyat pada saat ratusan ribu penduduk Indonesia terpapar virus corona. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan penanganan layak di rumah sakit lantaran jumlah pasien COVID-19 meningkat tajam," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: Sekolahkan Anak, Orangtua Jangan Lupa untuk Banyak Literasi

Permintaan semacam itu, mencederai semangat yang terkandung dalam UUD 1945.

Menurut Charles, seluruh anggota fraksinya menyuarakan hal yang sama terkait adanya permintaan rumah sakit khusus itu.

"Kami berharap pemikiran seperti itu tidak terjadi lagi pada kemudian hari. Jelas hal tersebut bertentangan dengan komitmen kita yang tertuang dalam UUD 1945," kata anggota Komisi IV DPR ini.

Dia menjelaskan dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Polri Catat 332 Tindak Pidana Selama PPKM Darurat, Satu di Jawa Tengah

Sedangkan Ayat 2, kataCharles, berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem itu menyebutkan sudah seharusnya para pejabat lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

Menurut Charles, dalam kondisi bangsa dan negara yang tengah memprihatinkan akibat pandemi COVID-19, mestinya semua pihak dari berbagai latar belakang, bergandengan tangan dan bahu membahu melawan pandemi COVID-19.

"Miris kami mendengar permintaan atau usulan seperti itu, yang menganggap pejabat lebih berarti dari orang kebanyakan," ucap Charles.

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X