Lansia dan Penyandang Disabilitas akan Dilayani Multifungsi

- Kamis, 8 Juli 2021 | 20:23 WIB

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Sosial terus melakukan upaya penanganan kelompok rentan di masa pandemi COVID-19 seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia). Penanganan ini dilakukan atas dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan bertema 'Leaving No One Behind: COVID-19 Responses for Women with Disabilities and Elderly Indonesia', Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyampaikan bahwa saat ini penanganan kelompok rentan bisa dilakukan oleh semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial.

Baca Juga: PTM Kembali Batal, Startup Zenius dan Quipper Siapkan Fitur Baru Dukung Layanan Pendidikan

"Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini telah mengarahkan agar 41 UPT Rehabilitasi Sosial harus memberikan layanan multi fungsi, yaitu merespon berbagai permasalahan anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza serta tuna sosial dan korban perdagangan orang," kata Harry.

Selain itu, upaya rehabilitasi sosial tidak hanya sebatas perubahan sikap dan perilaku, tetapi juga hingga pemberdayaan dan pemberiaan akses ke berbagai program pemerintah lainnya.

Penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk kelompok rentan yang sulit mengakses fasilitas perekaman data kependudukan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial memberikan akses pada fasilitas perekaman data kependudukan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Januari dan Februari 2021.

Baca Juga: Ruhut Pertanyakan Konferensi Pers Tanpa Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Polda Metro Jaya Beri Alasan

Data kependudukan ini menjadi hak dasar yang sangat penting bagi kelompok rentan, karena berbagai program pemerintah dapat diakses jika sudah memiliki data kependudukan, salah satunya seperti Nomor Induk Kependudukan.

"Dengan adanya NIK, mereka bisa masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mereka bisa mendapatkan akses kepada layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), BST, PKH, BPNT dan bahkan program dari Kementerian/Lembaga lainnya," jelas Harry.

Kementerian Sosial juga membuat kebijakan perencanaan dan penganggaran bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kelompok rentan dalam menghadapi COVID-19.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Tiga Rapat Ini Jadi Penentu Lahirnya Sumpah Pemuda

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:25 WIB

Baznas Jateng Bantu Alat Dakwah Virtual

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:56 WIB
X