Pasal Multitafsir dalam UU ITE, SKB Pedoman Belum Cukup Menjelaskan

- Kamis, 8 Juli 2021 | 09:36 WIB
UU ITE/Ilustrasi istimewa
UU ITE/Ilustrasi istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman dinilai belum cukup menjelaskan pasal-pasal multitafsir dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Padahal SKB ini diharapkan dapat menjadi pedoman pembatasan penafsiran pasal-pasal ‘karet’ dalam UU ITE sembari menunggu proses pembahasan revisi di DPR.

SKB ini  dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang pedoman implementasi atas pasal-pasal yang potensial bermasalah di Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

“Penerbitan SKB ini sebenarnya patut diapresiasi karena artinya pemerintah menyadari bahwa ada peluang multitafsir dalam pasal-pasal di UU ITE yang potensial digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu.

Baca Juga: Zona Merah Covid-19 Melonjak Jadi 96 Daerah, Jateng-Jatim Tertinggi

“Akan tetapi, penerbitan SKB ini tentu saja masih jauh dari cukup untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas online,” tambahnya.

Thomas menerangkan beberapa hal yang membuat SKB ini masih perlu diperkuat dengan adanya revisi.

Pertama, pembatasan penafsiran atas UU melalui mekanisme SKB dapat memberikan preseden bahwa tafsir pasal dalam peraturan setingkat UU dapat dilakukan hanya dengan menerbitkan panduan bagi kementerian dan lembaga eksekutif yang terkait.

Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan penggunaan SKB untuk kepentingan kekuasaan di masa depan.

Baca Juga: Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Diamankan Polisi

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Peradi Pemalang Luncurkan Pusat Bantuan Hukum Gratis

Minggu, 19 September 2021 | 18:02 WIB
X