Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dan JPS

- Rabu, 7 Juli 2021 | 19:25 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pimpinan daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ujar Tito.

Baca Juga: 20 Juta PKH Terima BST dan 10 Kilo Beras Saat Pengetatan PPKM Darurat

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, ujar Tito, maka:

Pertama, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Baca Juga: Gerak Cepat, Ada 9 Warga Positif Desa Pranten Siapkan Tempat Isolasi Terpusat

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT DD), Mendagri meminta para bupati/wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

X