Jaksa Agung Minta PPKM Darurat Kedepankan Hati Nurani

- Selasa, 6 Juli 2021 | 15:54 WIB
Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin (suaramerdeka.com/dok)
Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin (suaramerdeka.com/dok)



JAKARTA, suaramerdeka.com - Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin meminta pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mengedepankan hati nurani.

"Lakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Instansi Vertikal, stakeholders terkait dan Satgas Covid-19 agar secara rutin melaksanakan operasi yustisi penegakan hukum kedisplinan PPKM di daerah hukum masing-masing dengan mengedepankan keadilan yang berhati nurani," ujar Burhanuddin saat memebrikan arahan terkait pelaksanaan PPKM Darurat kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa dan Bali secara virtual, kemarin.

Burhanuddin menegaskan, proses penegakan hukum terhadap hasil operasi yustisi agar dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat prokes sesuai Surat Jaksa Agung Nomor : B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Wanita Tewas di Kos Mewah: Wajah Tertutup Bantal, Kalung dan Handphone Hilang

"Terhadap para pelanggar Kebijakan PPKM Darurat Covid-19, selain dapat dikenakan Pasal Tipiring terhadap pelanggar tertentu dapat juga diterapkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 212 dan 216 KUHP."

Burhanuddin menjelaskan, Kejaksaan RI memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, Pemberlakukan Work From Office (WFO) hanya sebanyak 25 persen.

"Apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pegawai di kantor lebih dari 25 persen maka Pimpinan satuan kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat atau pegawai yang hadir di kantor," ujarnya.

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Said Didu Vs Fahri Hamzah, Beda Pandangan soal KPK

Rabu, 1 September 2021 | 11:34 WIB
X