KPPU Diminta Terapkan Proses Hukum yang Adil Selama Persidangan, Konsisten pada Peraturan

- Sabtu, 3 Juli 2021 | 11:25 WIB
KPPU. (suaramerdeka.com / dok)
KPPU. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, mengaku, sangat setuju agar dalam setiap persidangan yang dilakukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerapkan due process of law (proses hukum yang adil)

Hal tersebut terungkap dalam webinar publik bertajuk “Due process of Law dan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU Pasca Undang Undang Cipta Kerja” baru baru ini.

Dia juga mengingatkan KPPU agar tidak seenaknya memutuskan perkara dalam persidangan karena sudah mendapat hak integrated system, di mana Komisionernya punya kewenangan yang sangat mutlak.

“Hanya KPPU yang memiliki hak yang istimewa itu. Tapi, KPPU jangan seenaknya dalam memutuskan perkara,” ucapnya.

Baca Juga: PKPU Harus Diutamakan Lakukan Restrukturisasi daripada Proses Kepailitan

Dia menginginkan KPPU bisa memeriksa perkara dengan tekanan integrated system, tapi menunjukkan due process of law dan konsisten terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri.  

“Tapi kalau KPPU masih bekerja menurut peraturan Komisi  yang ada saat ini, saya sendiri tidak setuju. Ini tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Saat ini terdapat kekosongan aturan hukum akibat belum adanya aturan turunan dari RUU Cipta Kerja yang menghambat perusahaan yang berperkara di KPPU dalam mencari keadilan melalui upaya hukum yang maksimal.

Sebelumnya, ada anggapan jika putusan-putusan yang dibuat KPPU selama ini dinilai sarat dengan kepentingan.

Baca Juga: Permohonan JC Terdakwa Korupsi Bansos, Ahli Sebut Dapat Timbulkan Konflik Kepentingan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Said Didu Vs Fahri Hamzah, Beda Pandangan soal KPK

Rabu, 1 September 2021 | 11:34 WIB
X