PPKM Darurat Tidak Mudah, Legislator Fraksi PDI Perjuangan Minta Masyarakat Bersabar demi Keselamatan Bersama

- Jumat, 2 Juli 2021 | 12:08 WIB
Ilustrasi PPKM (suaramerdeka.com / dok) (Nugroho Wahyu Utomo)
Ilustrasi PPKM (suaramerdeka.com / dok) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com — Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berharap masyarakat bersabar dan menerima, sekaligus mentaati keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dengan hati ikhlas dan tulus.

“Kita menyadari keputusan PPKM Darurat ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Politisi PDI Perjuangan ini mengamini keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Alasannya, kata Rahmad, karena pelaksanaan PPKM skala mikro sebelumnya masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan kasus baru Covid-19 yang nyaris tidak terkendali.

Baca Juga: Sudjiwo Tedjo Konfirmasi Kabar Duka Ki Manteb, Netizen: Pewayangan Tanah Air Ditinggal Dalangnya Lagi

“Situasi saat ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan. Sementara fasilitas kesehatan kita nyaris lumpuh karena sudah tidak mampu lagi melayani pasien Covid-19. Nah,dalam kondisi darurat seperti sekarang tidak ada pilihan lain, harus dilakukan secepatnya langkah darurat, yakni menerapkan PPKM Darurat,” katanya.

Menambahkan keterangannya, Rahmad juga menghimbau kepada pemerintah daerah, khususnya Jawa dan Bali, agar dalam masa penerapan PPKM kedepan bisa bersikap tegas dan konsisten dalam menerapkan aturan di lapangan.

“Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sangksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang, aksi demo dibiarkan,” kata Rahmad.

Baca Juga: Batalkan Pelonggaran Pembatasan Sosial, Angka Kasus Covid-19 di Korea Selatan Capai 800, Tertinggi Sejak Janua

Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli. Dalam dokumen skenario PPKM Darurat, disebutkan, aturan pengetatan mobilisasi masyarakat tersebut berlaku sampai 2 minggu setelahnya.

Masih menurut Rahmad, jika mencermati kondisi saat ini dimana rumah sakit nyaris tak mampu menampung pasien, pemerintah harus bergerak cepat menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sumpah Pemuda, Makna Angka 28 Menurut Feng Shui

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:03 WIB

Catat! Cuti Bersama Natal 2021 Resmi Dihapus

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:23 WIB
X