PPKM Darurat Berpotensi Tingkatkan Tren Transaksi Ekonomi Digital

- Jumat, 2 Juli 2021 | 09:00 WIB
Transaksi digital. (suaramerdeka.com / dok)
Transaksi digital. (suaramerdeka.com / dok)

"Legislasi Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi harus memastikan konsumen mendapatkan perlindungan yang konsisten untuk transaksi, baik secara langsung maupun online,” jelas Thomas.

Thomas memaparkan perlunya upaya nyata dari pemerintah untuk meminimalkan, bahkan, menghilangkan ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi (digital divide) antar daerah di Indonesia.

Ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan penetrasi ekonomi digital dan menciptakan peluang ekonomi untuk mereka yang tinggal di kota-kota kecil dan jauh dari pusat ekonomi.

Selain itu kemungkinan meningkatnya transaksi online akibat berlakunya PPKM Darurat harus membuat pemerintah mengkaji ulang rencana kebijakan pembatasan produk impor di pasar digital.

Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut dapat membatasi pilihan ekonomi konsumen di pasar digital dan justru menambah beban bagi konsumen di pasar digital.

Alih-alih melakukan kebijakan restriktif terhadap produk impor, lanjut Thomas, perlindungan terhadap produsen lokal harus dilakukan dengan pendekatan ko-regulasi dan bekerjasama dengan platform digital.

Sebagai contoh, pemberian wewenang terhadap platform untuk mendukung produsen domestik dengan cara menyediakan lapak khusus dan memberikan label ‘bangga buatan Indonesia’ terhadap produk UMKM lokal

Ini telah dijalankan beberapa marketplace, sehingga dapat menjadi upaya yang jauh lebih baik dan minim distorsi dibandingkan dengan pembatasan peredaran barang impor.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gita Amperiawan Jadi Dirut DI yang Gres

Jumat, 28 Januari 2022 | 00:13 WIB
X