Enam Provinsi Diwajibkan PJJ Selama PPKM Darurat Jawa Bali

- Kamis, 1 Juli 2021 | 21:58 WIB
Ilustrasi PPKM (suaramerdeka.com / dok) (Nugroho Wahyu Utomo)
Ilustrasi PPKM (suaramerdeka.com / dok) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana pemerintah untuk membuka sekolah tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah harus kembali ditunda lantaran adanya kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali yang berlangsung pada tiga hingga 20 Juli 2021.

Mengingat tingginya kasus positif Covid-19 terhadap anak, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa pembelajaran di enam provinsi yang terdampak PPKM Darurat wajib melakukan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Enam provinsi yang terdampak PPKM Darurat, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

“Pembelajaran di masa pandemi akan berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM mikro maupun PPKM darurat,” kata Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri, Kamis, 1 Juli 2021.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri menyebutkan bahwa aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

“Aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi masih berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua insan pendidikan dan keluarganya,” katanya.

Jumeri mengatakan bahwa pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di enam provinsi yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali wajib melaksanakan PJJ atau belajar dan mengajar dari rumah sesuai ketentuan PPKM Darurat yang berlaku.

"Pembelajaran di enam provinsi itu dengan menerapkan metode PJJ," katanya.

Sementara itu, satuan pendidikan pada wilayah selain enam provinsi dalam PPKM Darurat bisa memberikan opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas usai memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, sekolah wajib menyediakan opsi PTM Terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Banjir Bandang di Garut, 21 Rumah Rusak

Minggu, 28 November 2021 | 08:42 WIB

Rais Aam PBNU Putuskan Muktamar 17 Desember

Jumat, 26 November 2021 | 23:03 WIB
X