Inmendagri Terkait PPKM Darurat Segera Terbit, Ada 12 Poin Penting, Apa Saja?

Red
- Kamis, 1 Juli 2021 | 19:12 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)

Inmendagri juga mengatur pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, serta adanya aturan soal testing minimal yang perlu dilakukan di daerah yang menerapkan PPKM darurat.

“Ada di poin kelima pelarangan kegiatan kerumunan, termasuk dasar selain Inmendagri ini, nanti dasarnya adalah perda dan perkada sehingga ini memberikan kekuatan pada penegak hukum, Polri, kejaksaan, didukung TNI. Kami juga ikuti arahan bapak menko, agar setiap daerah sudah diidentifikasi testing minimal,” ucapnya.

Baca Juga: Stok Oksigen Menipis: Alhamdulillah, RSI Banjarnegara Dibantu Pedagang Ikan

Tak kalah penting, Inmendagri akan mengatur proses penyaluran jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Sementara itu, Inmendagri juga memuat adanya aturan agar daerah menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) paling sedikit 8 persen.

Dukungan pendanaan itu digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi, mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando.

Kemudian, dukungan pendanaan itu juga untuk insentif tenaga kesehatan daerah guna penanganan COVID-19, serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kemudian poin kesembilan, masalah pendanaan yang bersumber dari APBD ini dialokasikan 8 persen dari DAU dan DBH sesuai peraturan menkeu yang dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan PPKM darurat ini,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banten, DKI Jakarta Diguncang Gempa Magnitudo 6,7 SR

Jumat, 14 Januari 2022 | 16:53 WIB
X