Inmendagri Terkait PPKM Darurat Segera Terbit, Ada 12 Poin Penting, Apa Saja?

Red
- Kamis, 1 Juli 2021 | 19:12 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)


JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah menyiapkan draf Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Kami sudah menyiapkan drafnya, kami menerjemahkannya dalam bahasa regulasi, ada 11 halaman di sana,” kata Mendagri Tito, seperti dikutip dari Antara.

Inmendagri soal PPKM darurat ditujukan kepada gubernur di Pulau Jawa dan Bali, serta bupati wali kota di daerah tersebut. Selain itu juga akan menjelaskan penetapan kriteria daerah level 3 dan 4 untuk melaksanakan sejumlah hal terkait kebijakan PPKM darurat.

Baca Juga: Disdukcapil Jepara Minta Masyarakat Tak Menunda Pengurusan Adminduk

“Ada 12 poin, jadi mulai yang pertama itu sasarannya, bahwa instruksi disampaikan kepada gubernur di Jawa-Bali, lanjut kepada kepala daerah tingkat dua di Jawa-Bali,” kata dia.

Inmendagri yang berisikan 12 poin tersebut, mengatur soal akselerasi vaksinasi, kegiatan edukasi protokol kesehatan, hingga penindakan terhadap pelanggar PPKM darurat dengan berpijak pada peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Inmendagri juga mengingatkan kepala daerah soal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memuat adanya sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan strategis nasional.

Baca Juga: PPKM Darurat Diberlakukan: Ridwan Kamil: Maaf, Situasinya Bakal Tak Nyaman

“Kami tidak ingin memberikan sanksi ini kepada kepala daerah, kami yakin teman-teman kepala daerah dapat menjalankan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Fakta Meninggalnya Ameer Azzikra, Adik Alvin Faiz

Senin, 29 November 2021 | 18:55 WIB
X