Bamsoet Minta Kurikulum PPKn Beri Ruang Siswa Pahami Isu Hak Anak sampai Kesetaraan Gender

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, harus proporsional, kontekstual, dan eksploratif.

"Pemerintah perlu mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, yang saat ini hanya menitikberatkan pada pengetahuan teori semata," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan agar sekolah-sekolah menerapkan dan menjunjung nilai-nilai demokratis, salah satunya melalui pembelajaran PPKn, dikarenakan perlu penguatan literasi kewarganegaraan untuk membentuk insan demokrasi di masa mendatang.

Baca Juga: Liga 1 Mundur Lagi, PSIS Pilih Fokus Persiapkan Diri

"Saya meminta pemerintah memastikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membuka ruang kesempatan bagi siswa-siswi untuk memahami isu-isu yang berkembang di dalam kesehariannya dengan baik," jelas Bamsoet.

Isu-isu keseharian yang dimaksud Bamsoet antara lain seperti hak anak, kesetaraan gender, hak bagi penyandang disabilitas, dan kebhinekaan global.

​​​​​​"Sehingga siswa-siswi dapat membangun kemampuan untuk berpikir kritis, memahami etika dan konsep dari perilaku yang demokratis, dengan meningkatkan pengetahuan tentang budi pekerti," kata Bamsoet.