PKPU Harus Diutamakan Lakukan Restrukturisasi daripada Proses Kepailitan

- Kamis, 1 Juli 2021 | 13:40 WIB
Dosen dan Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners dari Kantor Hukum Megawati Prabowo & Partners (MP&P), Dr.(c) Megawati Prabowo S.H.,M.Kn. (suaramerdeka.com / dok)
Dosen dan Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners dari Kantor Hukum Megawati Prabowo & Partners (MP&P), Dr.(c) Megawati Prabowo S.H.,M.Kn. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, tren permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga meningkat.

Mengutip data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari Pengadilan Niaga (PN) Semarang tercatat terus meningkat.

Dengan kondisi seperti ini banyak membuat para pengembang properti, Perusahaan, Bank, Koperasi dan lain-lain terdampak dan merekapun ada yang mampu bertahan dan ada yang tidak. Bagi yang tidak pun, mereka yang kesulitan mengajukan PKPU hingga pailit.

Baca Juga: Peran Kadin Indonesia Wujudkan Vaksinasi Gotong Royong Diapresiasi Airlangga

Dosen dan Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners dari Kantor Hukum Megawati Prabowo & Partners (MP&P), Dr.(c) Megawati Prabowo S.H.,M.Kn mengatakan, meningkatnya perkara PKPU karena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan ekonomi tidak normal dan cashflow pelaku usaha yang terganggu.

“Penerapan konsep PKPU yang tertuang dalam UU Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diutamakan untuk melakukan restrukturisasi dari pada proses kepailitan," ujar Mega sesaat setelah selesai sidang PKPU di Pengadilan Niaga Semarang pada Rabu (30/6/2021).

Ditanya kenapa kantor Hukum Megawati Prabowo and Partners (MP&P) menempuh jalur PKPU, dia menjawab,  keunggulan PKPU dari sisi waktu penyelsaian case- nya yang singkat.

Baca Juga: PPKM Darurat Diberlakukan, Pemerintah Perlu Jamin Ketersediaan Pangan

“Hal ini berdampak pada kreditur lain walau mereka tidak ikut. Manfaat PKPU bisa dinikmati semua kreditur,” kata dia.

Setelah permohonan PKPU didaftarkan dan dipelajari, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan tahap PKPU sementara dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan apabila permohonan diajukan oleh Debitor.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Peradi Pemalang Luncurkan Pusat Bantuan Hukum Gratis

Minggu, 19 September 2021 | 18:02 WIB
X