Kejaksaan Dukung PPKM Darurat, Jaksa Agung: Pelanggar Akan Disanksi Tegas

- Kamis, 1 Juli 2021 | 07:15 WIB
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (wikipedia)
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (wikipedia)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajaran kejaksaan mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Ia pun meminta pelanggar protokol kesehatan agar diberi sanksi tegas sebagai efek jera.

"Memastikan setiap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya," demikian bunyi perintah Jaksa Agung dalam siaran pers yang diterima.

Baca Juga: Sentra Vaksinasi di Holy Stadium Dibuka, Targetkan 6.000 Orang Divaksin Setiap Hari

Jaksa Agung mengeluarkan perintah untuk jajaran kejaksaan melaksanakan langkah-langkah dalam menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Selasa (29/6), yang membahas pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa dan Bali.

Para kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeri seluruh Indonesia diminta untuk berperan aktif dan mengambil inisiatif guna memastikan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa dan Bali berjalan baik.

Selain itu, para kepala kejaksaan juga diminta turut terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat guna mengendalikan penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi angka kasus saat ini.

Baca Juga: Presiden Berlakukan PPKM Darurat Mulai 3 Juli, Begini Aturan Lengkapnya

"Para kepala kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, kewenangannya untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat," kata Burhanuddin.

Langkah berikutnya, menggelar Operasi Yustisi Penegakan Hukum Kedisiplinan PPKM, dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, kepolisian, pemerintah daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan pengadilan.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X