Pemerintah Salah Persepsi Soal Lockdown, Epidemiolog: Tak Mungkin Dilakukan di Indonesia

Red
- Rabu, 30 Juni 2021 | 19:45 WIB
Lockdown di Rumah Saja/Ilustrasi Pixabay/Queven
Lockdown di Rumah Saja/Ilustrasi Pixabay/Queven


JAKARTA, suaramerdeka.com - Lockdown di sejumlah negara digunakan sebagai istilah penghentian mobilitas masyarakat. Sementara, di Indonesia aturan lockdown tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Definisi lockdown pada undang-undang tersebut sebagai karantina wilayah alias pembatasan penduduk dalam suatu wilayah. Termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit. Langkah ini dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut meluas.

Pada 1 April 2020, Presiden Joko Widodo pernah berbicara soal ini. “Lockdown itu orang tidak boleh keluar rumah. Transportasi semua berhenti. Kegiatan kantor dihentikan. Nah, kita tidak mengambil jalan itu,” katanya.

Baca Juga: Jabar Suplai Pasokan Oksigen Ke Jateng, Ridwan Kamil: Atas Dasar Kemanusiaan

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut pemerintah salah menangkap persepsi lockdown. “Pemerintah menganggap seakan-akan kehidupan mati. Padahal tidak seperti itu,” ujarnya, seperti dikutip dari Kata Data.

Untuk menerapkan lockdown total di Indonesia, menurut dia, sudah tidak mungkin. “Karena ada perbedaan persepsi di sini,” ujarnya 17 Juni lalu.

Beberapa negara lain berani lebih dulu mengambil langkah lockdown total. Contohnya adalah Wuhan, Tiongkok, tempat awal wabah Covid-19. Sebulan setelah menerapkan lockdown total, aktivitas sosial dan ekonomi di kota itu kembali normal. Lonjakan kasus pun tidak pernah terjadi lagi.

Baca Juga: Kemenkumham Buka Formasi CPNS untuk 4.558 orang, Beri Kesempatan Lulusan SMA

Melansir Kompas.com, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) juga mendesak pemerintah menerapkan lockdown. Epidemiolog Dicky Budiman pun menyebut PPKM ini tidak akan efektif karena tidak memperkuat 3T, yaitu pengetesan (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment).

Namun, Jokowi mengatakan bahwa PPKM dan lockdown memiliki esensi yang sama. Yakni, membatasi kegiatan masyarakat.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Kata Data

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banten, DKI Jakarta Diguncang Gempa Magnitudo 6,7 SR

Jumat, 14 Januari 2022 | 16:53 WIB
X