Permohonan JC Terdakwa Korupsi Bansos, Ahli Sebut Dapat Timbulkan Konflik Kepentingan

- Rabu, 30 Juni 2021 | 09:00 WIB
Sidang kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. (suaramerdeka.com / dok)
Sidang kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Permohonan justice collaborator (JC) mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Diungkapkan Ahli hukum pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno, hal ini lantaran Matheus Joko merupakan terdakwa dan juga saksi mahkota dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.

"Kalau saksi mahkota itu, karena melihat adanya konflik kepentingan antara yang bersangkutan memerankan sebagai saksi, itu bertentangan dengan kepentingan dia saat mememarankan sebagai terdakwa. Ini harus dicermati betul, dalam KUHAP sepertinya dilarang," kata Basuki saat menjadi saksi ahli dalam di PN Tipikor Jakarta, Senin (28/6).

Baca Juga: Kasus Covid 19 Bergerak Cepat, Butuh Motivasi Agar Masyarakat Tidak Galau

Dikatakan, sebetulnya dalam KUHAP, kalau ada orang melakukan perbuatan pidana, mestinya harus digabung, bukan dipecah.

“Kalau dipecah efeknya akan jadi saksi mahkota, kita bicara umumnya aja kalau seorang terdakwa, kalau jadi saksi, nalurinya akan mengamankan dirinya sendiri," sambungnya.

Dia meminta, Majelis Hakim bisa secara teliti memperhatikan kesaksian dalam setiap proses persidangan. Tidak bisa sembarang memberikan JC, terlebih kepada terdakwa.

"Harus benar-benar memperhatikan, keterangan yang benar-benar dalam posisinya dia sebagai saksi dan terdakwa," ujar Basuki.

Baca Juga: Megawati Minta Anak Muda Bedakan Teori dan Kondisi Riil di Lapangan

Sementara itu, pengacara Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, menyatakan, justice collaborator itu hanya bisa diberikan kepada orang yang bukan merupakan pelaku utama.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Said Didu Vs Fahri Hamzah, Beda Pandangan soal KPK

Rabu, 1 September 2021 | 11:34 WIB
X