Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Ini Tanggapan Tsamara Amany

- Minggu, 27 Juni 2021 | 07:03 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany. (foto: PSI.or.id) (Nugroho Wahyu Utomo)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany. (foto: PSI.or.id) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Munculnya wacana jabatan Presiden tiga periode, sempat memunculkan tanggapan dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany.

Dikutip dari akun twitternya @TsmaraDKI, minggu, 27 Juni 2021, Tsmara mengungkapkan bahwa memilih adalah hak dasarb yang nilainya lebih tinggi dibanding hitung-hitungan biaya Pemilu.

Selain itu Tsamara juga menuliskan dalam tanggapan sinis, bahwa lewat MPR bisa saja ada politik uang atau mahar politik.

Baca Juga: Suksesi Ketua DPW DIY, PPP Sleman Pilih Netral

“Alasan usang yang selalu dipakai ketika muncul ide presiden dipilih MPR lagi adalah biaya mahal Pemilu dan politik uang,” tulis Tsamara Amany.

Diketahui munculnya wacara jabatan Presiden tiga periode sumbernya berasal dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin.

Sultan Bachtiar Najamudin berpandangan, sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang berjalan 20 tahun tidak serta merta mewujudkan harapan dari demokrasi.

Baca Juga: Empat Macam Krisis Mengakibatkan Kepemimpinan Global Jadi Tidak Efektif Bekerja

Sambil menyinggung soal wacana amandemen ke-5 Undang-undang Dasar 1945, Sultan Bachtiar Najamudin pun menilai pemilihan langsung telah menelan biaya yang sangat besar.

Selain itu kumpulan relawan yang menyatakan sikap mendorong Jokowi maju kembali di ajang Pilpres 2024 nanti.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X