Inmendagri soal Pengetatan PPKM Mikro Dikeluarkan, Ini Penjelasannya

- Kamis, 24 Juni 2021 | 07:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab) (Jati Prihatnomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Mendagri Muhammad Tito Karnavian resmi mengeluarkan instruksi tentang perpanjangan dan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 ditandatangani pada 21 Juni 2021, dan pengetatan PPKM Mikro dilakukan mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Inmendagri dikeluarkan mengingat kasus penularan Covid-19 di Tanah Air mengalami lonjakan dari hari ke hari pasca libur lebaran.

Timbulnya klaster penularan dari perkantoran, tempat ibadah, hingga tempat hajatan, serta melihat rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga: PPEM Layangkan Surat Terbuka ke Presiden soal Pelunasan Pesangon

PPKM Mikro tujuan utamanya adalah untuk kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan,” ujar Mendagri, dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di dalam Inmendagri Nomor 14 Tahun 2021 terdapat pengaturan lebih ketat dalam pembatasan aktivitas masyarakat, di antaranya tercantum dalam Diktum Kesembilan.

Di dalam diktum tersebut antara lain disebutkan ketentuan pembatasan pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (perkantoran pemerintah/kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda), perkantoran BUMN/BUMD/swasta).

Baca Juga: Sirkuit Nasional Wushu: DKI Jakarta Kembali Melesat

Untuk kabupaten/kota selain Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X