Hentikan Pelemahan KPK, Presiden Joko Widodo Diminta Segera Ambil Langkah

- Rabu, 23 Juni 2021 | 10:00 WIB
Gedung kantor KPK. (pikiran-rakyat.com) (Rep)
Gedung kantor KPK. (pikiran-rakyat.com) (Rep)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pelemahan dan pembajakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Revisi UU KPK hingga penyingkiran 51 pegawai yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi merupakan upaya pembajakan KPK,” kata Juru bicara DPP Partai Rakyat Adil Makmur ( Mesak Habari, dalam keterangan tertulis.

Mesak menuding ada keterlibatan oligarki dan parpol-parpol korup dalam upaya sistematis untuk melemahkan dan membajak KPK.

Baca Juga: Listrik Selama 24 Jam Kini Bisa Dinikmati Warga Perbatasan NTT dan Timor Leste

Selain itu, lanjut dia, kepentingan oligarki itu sejalan dengan kepentingan partai-partai di parlemen yang mengisi kas partai dan petingginya lewat suap dan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, Mesak menilai kepemimpinan KPK sekarang ini tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

“Mereka (pimpinan KPK sekarang ini) menjadi bagian dari proses pelemahan KPK dari dalam. Selain itu, banyak kasus korupsi yang melibatkan partai berkuasa tidak tertangani dengan baik,” ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Alarm Pemerintah untuk Waspada dan Bergerak Cepat

Terkait penguatan KPK sebagai lembaga anti-korupsi, Prima mengusulkan agar pemilihan pimpinan KPK ke depan melibatkan partisipasi rakyat.

Untuk itu, kata Mesak, Pima mengusulkan agar pemilihan pimpinan KPK di masa mendatang melibatkan partisipasi rakyat, mulai dari mengusulkan nama, memeriksa rekam jejak calon, hingga menyetui dan tidak kandidat-kandidat yang ada.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gus Yahya: Jangan Sampai Peradaban Runtuh

Selasa, 7 Februari 2023 | 14:02 WIB
X