Terdakwa Kasus Bansos Ajukan Justice Collaborator, Kubu Juliari Beri Respon

- Rabu, 23 Juni 2021 | 08:00 WIB
Sidang kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. (suaramerdeka.com / dok)
Sidang kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Terdakwa kasus dugaan suap bansos, Matheus Joko Santoso (MJS) terus melempar tanggungjawab kepada eks Mensos Juliari Batubara (JB) terkait perkara tersebut.

Malah belakangan MJS mengaku hanya korban dalam kasus tersebut dengan mengajukan JC alias Justice Collaborator.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu berdalih apa yang dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya semata hanya menjalankan perintah JB.

Baca Juga: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Bertambah 335, Jawa Tengah Tertinggi

"MJS seharusnya dihukum dengan hukuman tinggi dan permohonannya dikesampingkan. Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia (MJS) sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp14 miliar. Sedangkan yang lain tidak ada yang pegang uang," kata Maqdir, Selasa (22/6/2021).

Maqdir melanjutkan, permohonan JC yang dilayangkan MJS hanya untuk mengundang perhatian dan melempar kesalahan.

Jelas-jelas, kata Maqdir, para saksi vendor bansos mengungkap telah dipalak MJS pada beberapa persidangan sebelumnya.

Baca Juga: Anak Usia SMP di Blora Ada yang Terpapar Covid-19

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas dia.

Maqdir mengungkapkan, di banyak negara umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisasi dan tidak mudah pembuktiannya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X