KPK Panggil 13 Saksi Kasus Jual Beli Jabatan Pemkab Pemalang

- Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:34 WIB
Gedung KPK.(foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)
Gedung KPK.(foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)

 

JAKARTA, suaramerdeka.com - KPK memanggil 13 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
 
"Hari ini, pemeriksaan untuk tersangka MAW (Mukti Agung Wibowo/Bupati Pemalang) dan kawan-kawan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat 19 Agustus 2022. 
 
"Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang, Kabupaten Pemalang," tambahnya. 
 
Saksi tersebut yakni :
 
 
1. Kepala BKD Kabupaten Pemalang MA Puntodewo.
 
2. Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja BKD Kabupaten Pemalang Ady Gunawan
 
3. Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) selaku panitia seleksi jabatan tahun 2021 Tuhana
 
4. Mantan Sekda Kabupaten Pemalang selaku pansel jabatan tahun 2021 Mohamad Arifin
 
 
5 Agus Gunawan Oesman selaku pansel jabatan tahun 2021
 
6. Dosen Universitas Pancasakti Tegal selaku pansel jabatan tahun 2021 Diryo Suparto.
 
7 Subkoordinator jabatan bidang jabatan dan penilaian kinerja BKD Kabupaten Pemalang Joko Priyono
 
8. Musdalifah selaku PNS, sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto
 
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Yulies Nuraya
 
 
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Raharjo
 
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Moh Ramdon 
 
12. Muhammad Ade Sulaiman selaku sopir.
 
13. Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat.
 
 
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan enam tersangka. 
 
Terdiri atas dua tersangka selaku penerima suap dan empat tersangka selaku pemberi suap.
 
Tersangka penerima suap adalah MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha (PD AU). 
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG). 
 
Kemudian Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh (MS).
 
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka MAW, merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemkab Pemalang.
 
 
Ini setelah beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Pemalang.
 
"Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang," jelas Fikri. 
 
Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, KPK menduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW.
 
MAW diduga meminta agar para calon peserta menyiapkan sejumlah uang jika ingin diluluskan.
 
Selanjutnya, AJW, orang kepercayaan MAW, memasukkan uang yang diberikan secara tunai itu ke dalam rekening bank miliknya untuk keperluan MAW.
 
Besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi. Sesuai dengan level jenjang dan eselon. Berkisar antara Rp60 juta sampai Rp350 juta.
 
Pejabat yang memberi uang suap untuk jabatan di Pemkab Pemalang ialah SM untuk posisi penjabat Sekda. 
SG untuk kepala BPBD, YN untuk kadis Kominfo, dan MS untuk kadis PUPR.
 
Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, MAW melalui AJW diduga telah menerima sejumlah uang. 
 
Uang berasal dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain, dengan jumlah sekitar Rp4 miliar.
 
KPK juga menduga MAW telah menerima uang dari pihak swasta lain terkait jabatannya selaku bupati sekitar Rp2,1 miliar. Hal itu akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK.
 

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X