Masih Ada Kesan Diskriminatif, INSA Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Sektor Angkutan Laut

- Sabtu, 6 Agustus 2022 | 13:45 WIB
Pengurus DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bidang Penumpang dan Roro, Rakhmatika Ardianto. (foto: dok INSA)
Pengurus DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bidang Penumpang dan Roro, Rakhmatika Ardianto. (foto: dok INSA)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengurus DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bidang Penumpang dan Roro, Rakhmatika Ardianto mengatakan, kondisi pentarifan untuk angkutan laut penumpang ekonomi yang selama ini diterapkan PT Pelni, sangat tertinggal dibandingkan dengan tarif transportasi lainnya.

 “Tarif yang berlaku sesuai dengan PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi yaitu sekitar Rp 575/mil, tertinggal dibandingkan dengan tarif angkutan penyeberangan yang mencapai rata-rata Rp 875/mil. Sedangkan untuk tarif angkutan penyeberangan pun selama ini juga tergolong rendah dan perhitungannya di bawah perhitungan HPP yang telah dihitung oleh pemerintah,” katanya kepada wartawan.

PT Pelni sebagai BUMN yang mengoperasikan mayoritas angkutan laut penumpang dalam negeri mendapatkan kompensasi subsidi PSO yang sangat besar, meskipun tarif yang berlaku untuk penumpang sangat kecil.

Baca Juga: Happy Banget 7 Zodiak Ini, Didampingi Keberuntungan dan Kejatuhan Rezeki, Sabtu, 6 Agustus 2022

“Tetapi tidak demikian dengan kapal penumpang swasta yang harus berinvestasi kapal sendiri dan pengoperasiannya tidak mendapatkan subsidi PSO dari pemerintah sehingga kondisinya lebih sulit lagi untuk menutup biaya operasional,” kata dia.

Padahal, lanjut dia, tidak mungkin menaikkan tarif melebihi yang diterapkan oleh PT Pelni.

Sebab karakter konsumen angkutan laut adalah masyarakat kelas bawah yang sangat sensitif terhadap harga.

Baca Juga: Weton Sabtu Wage Biasanya Termasuk Orang Introvert, Tidak Heran Jumlah Teman Sedikit

“Begitu ada selisih sedikit maka akan berpindah,” jelas dia.

Dia mengatakan, fungsi angkutan laut tidak hanya sebagai sarana transportasi tetapi juga infrastruktur jembatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayainya

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X