Kewajiban Pendaftaran Sistem Elektronik Bagian dari Perlindungan Setiap Warga Negara

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 06:15 WIB
PSE Kementerian Kominfo  (suaramerdeka.com / dok Kominfo)
PSE Kementerian Kominfo (suaramerdeka.com / dok Kominfo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) di tanah air merupakan upaya perlindungan bagi setiap warga negara.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, era digital dengan segala keterbukaannya berpotensi mendatangkan ancaman.

Hal itu diungkapkan saat memberi sambutan dalam diskusi daring bertema Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 3 Agustus 2022.

Baca Juga: Pemain Fantastis, Cristiano Ronaldo Disebut Erik ten Hag Masih Harus Membuktikan Diri

Pada posisi inilah negara wajib melindungi setiap warga negara dari potensi ancaman tersebut, lewat sejumlah kebijakan pada penyelenggaraan sistem elektronik.

"Apa yang terjadi dalam tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik di tanah air akhir-akhir ini harus menjadi perhatian kita semua. Tujuan akhirnya tentu untuk terus menyempurnakan tata kelola yang ada," kata Lestari Moerdijat.

Lestari Moerdijat, menambahkan kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dari berbagai ancaman tersebut.

Baca Juga: PSG Resmi Boyong Renato Sanches dari Lille, Dikontrak hingga 2027

"Membuka ruang pada ketidaktaatan hanya akan memelihara potensi ancaman kepada kedaulatan negara," tegasnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan penerapan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronika oleh Pemerintah dalam rangka membangun Indonesia sebagai digital nation yang berdaulat di ruang-ruang digital di tanah air.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X