Bantu Peroleh IUP, Mardani H Maming Terjerat Pasal Ini

- Jumat, 29 Juli 2022 | 11:12 WIB
KPK resmi mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap.  (YouTube KPK)
KPK resmi mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap. (YouTube KPK)

Mardani H Maming juga memerintahkan Raden untuk membantu Henry, lalu membuat surat keputusan tentang peralihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN pada Juni 2011.

Baca Juga: Vaksinasi Kini Gencar Dilakukan di Sentra Ternak yang Nihil Kasus PMK

"Ditandatangani MM (Mardani Maming) di mana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja dibackdate (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang," jelas Marwata.

Atas peralihan tersebut, Mardani H Maming juga diyakini melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Beleid itu menyebut pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Dalam kasus ini, KPK juga meyakini Mardani H Maming meminta Henry untuk mengurus izin pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan.

Usaha pertambangan itu juga diyakini telah dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU).

"Yang adalah perusahaan milik Mardani H Maming," tandas Marwata.***

SIMAK INFORMASI SUARAMERDEKA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 11:10 WIB

Pengacara Kamaruddin Minta Oknum Jaksa Diperiksa

Jumat, 25 November 2022 | 16:48 WIB

RUU KUHP Segera Disahkan, Ini Komentar Ahli Hukum

Jumat, 25 November 2022 | 14:12 WIB
X