Bantu Peroleh IUP, Mardani H Maming Terjerat Pasal Ini

- Jumat, 29 Juli 2022 | 11:12 WIB
KPK resmi mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap.  (YouTube KPK)
KPK resmi mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap. (YouTube KPK)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Setelah masuk Daftar Pencairan Orang (DPO) Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK.

Mardani H Maming diduga menerima suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam kasus ini, Mardani H Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca Juga: Intip Prediksi Karir dan Keuangan Zodiak Virgo, Sagitarius, Leo, Scorpio, Cancer, Libra, Sabtu 30 Juli 2022

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan Mardani H Maming telah menyalahkan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan operasi dan produksi di wilayahnya selama menjabat.

Salah satu pihak yang dibantu Mardani yakni pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio pada 2010.

"(Membantu) untuk memperoleh IUP (izin usaha pertambangan) OP (operasi dan produksi) milik PT BKPL (Bangun Karya Pratama Lestari) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," ujar Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 28 Juli 2022.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 29 Juli 2022: Elsa Mulai Fitnah Andin di Depan Siena, Apa Tujuannya?

Henry Soetio diduga melakukan pendekatan kepada Mardani untuk mempercepat proses peralihan izin usaha pertambangan PT BKPL dan PT PCN.

Setelah pendekatan itu, Mardani H Maming mengenalkan Henry dengan Raden Dwijono Putrohadi Sutopo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Tanah Bumbu pada 2011.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ikadin : Profesi Advokat Wajib Junjung Kode Etik

Rabu, 28 September 2022 | 15:40 WIB
X