Revisi UU ITE, Pemerintah Siapkan Pasal Khusus Jerat Penyebar dan Pembuat Hoaks

- Jumat, 18 Juni 2021 | 11:40 WIB

KUPANG, suaramerdeka.com – Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Henry Subiakto membeberkan pemerintah tengah menyiapkan pasal khusus untuk menangani berita hoaks.

UU ITE selama ini menurut Henry belum memiliki norma yang cukup untuk melawan hoaks.

Baca Juga: Dolar Kembali Melonjak pada Akhir Perdagangan, Capai Level Tertinggi 2 Bulan

“Hoaks di UU ITE hanya ada satu pasal, itupun tentang kabar bohong yang merugikan konsumen. Hoaks secaara umum dan politik hanya bisa dijerat pelakunya apabila isinya tuduhan dan fitnah pada seseorang," Henry dalam FGD Pemanfaatan Teknologi Komunikasi (TIK) oleh Masyarakat dalam Bermedia Sosial Menghadapi Hoaks Tanpa Melanggar UU ITE di Kupang, Kamis (17/6)

"Makanya nanti terkait penanagan hoaks akan kita tambah pasalnya di draft rencana revisi UU ITE,” ujarnya

Penanganan khusus terkait hoaks di dalam draft UU ITE dikatakan Henry sangat penting di tengah kehadiran internet yang sudah menjadi sumber kegiatan masyarakat secara umum.

Baca Juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Peran Unsur Desa / Kelurahan Tidak Kalah Penting

Produktivitas dan ritme positif masyarakat dalam menggunakan internet harus dijaga dengan cara mengurangi peredaran hoaks, melalui adanya pasal pidana bagi yang sengaja membuat dan menyebarkan konten-konten hoaks.

Senada dengan Henry, Direktur Direskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman mengatakan dampak hoaks saat ini sangat besar disamping dampak virus Covid-10.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aniaya Teman Karaoke, 2 Pelaku Ditangkap

Jumat, 24 September 2021 | 20:12 WIB

Presiden Minta Jaga Kelestarian Penyu

Jumat, 24 September 2021 | 01:20 WIB
X