Lawan Hoaks di Tengah Pandemi, Kominfo: Medsos Sumber Disinformasi

- Kamis, 17 Juni 2021 | 14:05 WIB
berita hoaks. (ilustrasi - istimewa)
berita hoaks. (ilustrasi - istimewa)

PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Masyakarat Indonesia merupakan pengguna internet yang sangat besar, mencapai 89 persen dari jumlah penduduk. Di tengah gelombang pengguna aktif internet, terselip persoalan negatif lewat media sosial.

Media sosial (medsos) membentuk kebenaran semu (false truth) lewat kegaduhan dan merupakan mesin politik yang merongrong demokrasi. Di tengah pandemi Covid-19, media sosial berperan sebagai infodemik berupa penyebaran berita-berita palsu seputar wabah corona.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Henry Subiakto. Medsos disebut Henry sebagai sumber disinformasi.

“Kenapa masyarakat percaya hoaks, karena kecenderungan click bait membaca dan menyimpulkan secara cepat. Kemudian confirmatory bias, mudah percaya informasi yang mirip prasangkanya.

Masyarakat juga suka percaya disinformasi yang berasal dari teman sekelompok yang memiliki nilai, sikap dan kepercayaan yang sama,” ujar Henry dalam kegiatan dialog publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo berjudul “Cerdas Membangun Konten, Melawan Hoaks di Tengah Pandemi”, kemarin.

Baca Juga: Komplek BPSDMD Jawa Tengah Dioptimalkan Jadi Tempat Isolasi Terpusat

Henry melanjutkan, masyarakat juga cenderung tidak kritis terhadap informasi dan kredibilitas berita yang mudah membangkitkan emosional kolektif. Masyarakat juga mudah percaya terhadap informasi berulang atau sama yang datang dari berbagai sumber, apalagi jika ada tokoh yang membenarkan berita hoaks tertentu.

“Atas dasar itu semua, kita jangan terlalu percaya dengan isi medsos, karena banyak diwarnai permainan dan rekayasa. Berdasarkan hasil penelitian Oxford University, ada manipulasi-manipulasi disinformasi secara global, termasuk di Indonesia, lewat buzzer atau cyber army,” ujar Henry.

Berdasarkan hasil penelitian Oxford tersebut juga, Henry mengonfirmasi bahwa buzzer atau cyber army di Indonesia dimiliki oleh pihak-pihak tertentu seperti sektor swasta maupun partai politik, bukan milik pemerintah.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tiga Rapat Ini Jadi Penentu Lahirnya Sumpah Pemuda

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:25 WIB

Baznas Jateng Bantu Alat Dakwah Virtual

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:56 WIB
X