JAKARTA, suaramerdeka.com - Pihak operator pelabuhan dapat belajar dari PTKereta Api untuk menangani premanisme.
Dulu banyak stasiun KA kumuh dan penuh aksi premanisme, tapi beberapa tahun terakhir ini rapi, menarik, dan relatif bersih dari para preman. Salah satu solusi yang dijalankan KAI di stasiun, menurut pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno, adalah dengan melibatkan unsur TNI/Polri untuk mengatasi para preman.
”Operator KA punya nyali, mestinya operator pelabuhan meniru operator KA bagaimana membersihkan aksi premanisme di pelabuhan. Saya menyarankan, jadikan TNI AL dari kesatuan Marinir sebagai kepala pengamanan pelabuhan,” kata Djoko, Rabu (16/6).
Aksi premanisme di pelabuhan, lanjut Djoko, sudah berlangsung lama dan terjadi hampir di semua pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi. Hal ini terkait dengan masalah sosialekonomi.
Jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, dapat dipastikan hal itu terjadi. ”Bahkan juga terjadi kongkalikong dengan oknum aparat. Justru seperti sengaja dipelihara oleh oknum tersebut,” kata Djoko.
Dalam bidang apa pun, menurut dia, apabila pelanggaran murni dilakukan oleh pelaku pasti hanya akan berlangsung sementara, dalam hitungan minggu atau beberapa bulan. Tetapi kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terusmenerus, pasti ada kerja sama dengan aparat.
Terkait kemiskinan masyarakat di kawasan pelabuhan, menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia itu, memang menjadi kewajiban pemda setempat untuk mengurus dan membereskannya.
Tapi bukan berarti manajemen pelabuhan tutup mata dan lepas tangan. Memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan bisa ditempuh.
Dananya bisa bersumber dari CSR atau dari gaji bulanan direksi dan komisaris operator pelabuhan.
Seperti diketahui, operasi premanisme tengah gencar dilakukan oleh Polri. Salah satu yang disasar adalah kawasan pelabuhan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto pun menerbitkan surat telegram (ST) untuk menciptakan situasi aman bagi masyarakat di pelabuhan.
ST diterbitkan mengingat maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan sehingga menimbulkan keresahan.
Surat Telegram itu bernomor ST/1251/ VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021. ST itu ditujukan kepada para kapolda. Kapolri menilai premanisme di pelabuhan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa pencegahan dilakukan lantaran menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri. Agus menyampaikan ST itu diterbitkan supaya bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagai imbas pandemi Covid-19.
”Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” ujar Agus melalui keterangan tertulis, Rabu (16/6).
Agus menekankan, negara tidak boleh kalah oleh premanisme.
