Kasus Covid-19 Melonjak, Baru Separuh Posko Terbentuk

- Kamis, 17 Juni 2021 | 10:36 WIB
Kasus covid-19. (pikiran-rakyat) (Murdiyat Moko)
Kasus covid-19. (pikiran-rakyat) (Murdiyat Moko)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pos komando Covid-19 tingkat desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).

Namun hingga kini belum semua desa/kelurahan di Indonesia membentuk posko, baru separuh lebih sedikit.

Dari data Kementerian Dalam Negeri dari kurang lebih 76 ribu desa/kelurahan di Indonesia, tercatat 39 ribu desa di antaranya sudah membentuk posko tingkat desa/kelurahan atau baru separuh lebih sedikit (50,63 persen).

Baca Juga: DKI Jakarta Gelar Vaksinasi untuk Warga 18 Tahun ke Atas, Masyarakat Jangan Ragu

Kemendagri meminta seluruh posko diaktifkan guna mendukung program pemerintah dalam mengendalikan pandemi.

“Berdasarkan data sementara, terdapat posko-posko aktif, dan di beberapa tempat masih ada yang belum [berjalan]. Ke depan kita akan update terus, baik jumlah posko maupun aktivitasnya. Kita harapkan ini dapat menjadi bantuan terdepan bagi kita,” kataPlh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro di Jakarta pada Rabu, 16 Juni 2021.

Melalui Inmendagari, Pemerintah mendorong desa/kelurahan pembentukan pos komando tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko.

Baca Juga: Bangun dan Siapkan SDM Unggul, Presiden Nantikan Kontribusi Semua Pihak

Sedangkan terhadap wilayah yang telah membentuk posko, diminta agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).

Lewat posko di tingkat desa/kelurahan pula diharapkan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi lebih terkendali. Model pengendalian ini dinilai cukup efektif dalam penularan kasus positif secara aktif.

“Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan, dan bantuan terdepan kita dalam melakukan pengendalian pandemi,” ujar Suhajar.

Dengan mengaktifkan posko di tingkat desa/kelurahan, dapat mencerminkan semangat gotong royong dan bahu membahu dalam menjalankan PPKM Mikro hingga tingkat terkecil.

Konsistensi dan kebersamaan dalam melakukan upaya pengendalian pandemi, tidak hanya pada awal pelaksanaan, namun seterusnya hingga kasus dapat ditekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan.

Pemerintah juga meminta peran unsur desa/kelurahan lebih dioptimalkan, mengingat PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur mulai dari ketua RT/RW, kepala desa/lurah, satuan perlindungan masyarakat, babinsa, bhabinkamtibmas, satpol PP, tokoh dan seluruh elemen masyarakat.

Peran Puskesmas

Dirjen mengatakanMenteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Melalui Inmendagri tersebut, PPKM Mikro kembali diperpanjang mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Pada poin ketiga belas (a) Inmendagri, kepala daerah diminta untuk melakukan sosialisasi PPKM Mikro kepada masyarakat di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka perlu pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Inmendagri, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) diposisikan kian sentral dalam upaya menekan di tengah-tengah lonjakan penyebaran Covid-19.

Sebagai, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, keterlibatan puskesmas menjadi salah satu kunci dalam program PPKM Mikro.

“Beberapa hal yang tertuang dalam PPKM Mikro yang ini, antara lain misalnya memperkuat peran puskesmas untuk meningkatkan tracing, testing,” ujar Dirjen.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk lebih mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), serta melakukan penguatan terhadap 3T (testing, tracing, dan treatment).

“Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, testing, dan tracing,” bunyi instruksi Mendagri pada poin ketiga belas, huruf (a) nomor (3) Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021.

Selain itu, Inmendagri mengatur mengenai pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban: penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor; penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata outdoor.

Dirjen mengatakan untuk daerah pada zona oranye dan merah, kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) dengan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inmendagri tersebut juga membuka ruang bagi pemda yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus pada Hari Libur Tahun 2021, dapat menindaklanjutinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait dan Satgas Penanganan Covid-19.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tol Semarang-Demak Gunakan Bambu sebagai Matras

Kamis, 23 September 2021 | 02:09 WIB

Purbalingga dan Jepara Hentikan PTM

Kamis, 23 September 2021 | 02:03 WIB

Hidupi 80 Nenek Sebatang Kara

Kamis, 23 September 2021 | 01:52 WIB

Uang Suap Dicatat Bantuan Sosial

Kamis, 23 September 2021 | 01:40 WIB

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB
X