Tanggapi Isu Pajak Sembako dan Pendidikan, Stafsus Menkeu: Itu Hanya Bagian Kecil dari Reformasi Perpajakan

Red
- Rabu, 16 Juni 2021 | 18:04 WIB
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemberitaan terkait adanya pajak sembako yang direncanakan oleh pemerintah meresahkan sebagian masyarakat. Untuk itu, Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo mencoba meluruskan pemberitaan tersebut.u

Dirinya menegaskan, pemerintah saat ini tengah fokus mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Tidak terbersit sedikit pun bagi pemerintah untuk menambah beban masyarakat, apalagi apa yang disebut pajak sembako, pajak pendidikan, pajak kesehatan,” ucap Yustinus Prastowo, sebagaimana dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.

Baca Juga: 11,8 Juta Penduduk Indonesia sudah Tuntaskan Vaksinasi COVID-19

Yustunus meluruskan nformasi, bahwa saat ini pemerintah banyak menggelontorkan insentif pajak, maka Kemenkeu ingin merancang satu kebijakan yang akan diimplementasikan pada saat ekonomi telah kembali pulih.

“Itu bisa diimplementasikan sebagai landasan kebijakan, payung hukum untuk optimalisasi penerimaan pajak yang berkeadilan, itu prinsipnya,” ujar Yustinus.

Lalu kenapa kebijakan itu harus dirancang sekarang? Dia mengatakan bahwa menyiapkan sebuah Undang-Undang (UU) membutuhkan waktu, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Terawan Perjuangkan Penelitian Vaksin Nusantara, Akui Tak Butuh Anggaran dari Negara

“Jadi kami ingin perjelas, isu PPN yang sekarang muncul itu hanya sebagian kecil dari arsitektur reformasi perpajakan yang disiapkan,” kata Yustinus Prastowo.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gelombang 21 Kartu Prakerja Dibuka, Kuota 754 Ribu

Kamis, 16 September 2021 | 13:43 WIB
X