Terkait Rencana PPN Sektor Pendidikan, Agustina Wilujeng: Pendidikan itu Belanja Negara, Bukan Pendapatan

- Rabu, 16 Juni 2021 | 16:25 WIB
Agustina Wilujeng (suaramerdeka.com/dok)
Agustina Wilujeng (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai rencana pungutan PPN di sektor pendidikan bertentangan dengan amanat UUD 1945. Terutama Pasal 31 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Ini juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dengan prioritas sekurang-kurangnya anggaran 20 persen dari APBN.

''Jika diberlakukan, ini akan memperburuk wajah pendidikan kita, dan menunjukkan negara melepaskan tanggungjawabnya. Amanat Pasal 31 UUD 1945 jelas, wajib 20% APBN untuk Pendidikan.

Baca Juga: RUU Otsus Kebutuhan mendesak untuk Melindungi Harkat dan Martabat Orang Asli Papua

Artinya, untuk penyelenggaraan pendidikan, pemerintah itu tengah berbelanja. Tapi, jika lalu menerapkan PPN, maka pendidikan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah,'' terangnya.

Saat ini, rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR. Tertera sektor pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena pajak pertambahan nilai (PPN).

Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN bila revisi UU KUP disahkan. Sebelumnya, jasa pendidikan tidak dikenai PPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN.

Baca Juga: Signal Bahaya, Ruang Isolasi RSUD Rembang Tersisa 3 Persen

Agustina memahami skenario pemulihan ekonomi yang tengah ditempuh pemerintah. Yakni dengan strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit dan peningkatan rasio penerimaan pajak.

Namun, pemerintah harus menyeiramakan strategi itu agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terutama kaitannya dengan PPN Pendidikan dan juga sembako.

''Strategi itu baik, agar terjadi percepatan pemulihan ekonomi. Maka dicari sumber pendapatan baru, terutama dari pajak. Namun, jangan sampai niatan yang bagus ini jadi pupus karena selain tidak sejalan dengan amanat UUD. Juga kontraproduktif dengan situasi ekonomi masyarakat saat pandemi ini, yang justru menambah keresahan baru. Pemerintah sebaiknya segera membatalkan rencana pungutan pajak di sektor pendidikan ini,'' tegasnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X