Jangkauan Lebih Luas, Hukuman Pelanggar UU ITE Lebih Berat

- Selasa, 15 Juni 2021 | 16:27 WIB
Wakil Ketua Tim Kajian UU ITE/Staf Ahli Kemkominfo RI Henri Subiakto (suaramerdeka.com/dok)
Wakil Ketua Tim Kajian UU ITE/Staf Ahli Kemkominfo RI Henri Subiakto (suaramerdeka.com/dok)
 
JAKARTA, suaramerdeka.com - Hukuman yang diberikan kepada pelanggar Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seringkali lebih berat. Sebab, dunia internet memang berbeda dengan dunia fisik, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 
"Salah satunya, dalam KUHP, pencemaran nama baik harus dilakukan di muka umum. Lalu, bagaimana rumusan 'di muka umum' bila pencemaran nama baik itu dilakukan di internet," kata Wakil Ketua Tim Kajian UU ITE/Staf Ahli Kemkominfo RI Henri Subiakto di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).
 
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Forum Legislasi bertema Revisi UU ITE Terbatas, Apa itu Pasal Karet?' Menurutnya, ketika seseorang mendistribusikan sesuatu konten di internet, karakternya berbeda bila dia melakukannya secara fisik.
 
 
"Apa yang disebarkan di internet sangat berbeda jangkauannya dan tanpa batas. Konten atau fitnah tersebut juga akan akan tersebar terus ke mana-mana," ujarnya.
 
Hal itulah yang membuat hukuman kepada pelanggar lebih berat. Orang yang menyebarkan tuduhan atau fitnah kepada seseorang juga akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.
 
 "Namun kalau mengkritik tidak akan terjerat UU ITE. Bila ada orang melakukan kritik namun terjerat UU ITE, maka implementasinya yang salah," tandasnya.
 
 Secara virtual, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berpikir bahwa kemudian muncul pasar karet dan sebagainya. Dia menduga,  dalam pelaksanaannya muncul dari sisi aspek penegak hukum itu.
 
 "Jadi saya melihatnya dari aspek penegak hukumnya dan mungkin perlu sosialisasi lebih lanjut. Hal itu karena dirasa oleh masyarakat dan adanya perbedaan perlakuan terhadap berbagai kasus, kurang seragam yang mungkin disebabkan oleh pemahaman terhadap revisi," paparnya.
 
Menunggu
 
Sehingga pada prinsipnya, kata dia, Komisi I siap untuk membahas, sepanjang revisinya sudah dikirim oleh pemerintah. Sebab, usulan revisi berasal dari pemerintah dan Komisi I siap menunggu.
 
"Kita menunggu saja revisi atau perbaikan atau apapun namanya dan siap untuk membahasnya. Tentunya juga nanti akan melibatkan masukan dari masyarakat, untuk untuk bisa menghindari pasal karet," ucapnya.
 
Dia juga mengatakan, UU ITE memang kerap menjerat pihak-pihak yang menyebarkan dan mentransmisikan konten secara digital. Sebab, dalam UU tersebut, dasarnya adalah perpindahan atau transmisi data digital.
 
 
"Semestinya, pembuatnya juga dapat terkena pasal. Karena, dialah pihak yang mentransmisikan untuk pertama kalinya," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
 
Sedangkan pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, duplikasi pasal sangat mungkin terjadi antara satu UU dengan UU lainnya. Misal, pada Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran baik, dimana media untuk melakukan pencemaran nama baik bisa bermacam-macam.
 
"Namun, ketentuan itu juga diatur oleh UU lain. Sehingga nanti pengadilan yang akan menyandarkan pada keterangan ahli, untuk menentukan UU dan pasal mana yang akan diterapkan dan lebih mendekati suatu perbuatan," tegasnya.
 
Karena, sangat mungkin suatu perbuatan melanggar dua aturan yang terduplikasi. Kemudian setelah sampai di pengadilan, hakim akan menentukan pasal mana yang lebih dekat.
 
"Tidak mungkin aturan dari kedua UU yang sama, diterapkan untuk mengadili perbuatan yang sama," tukasnya.

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rabu Pagi, Lumajang Diguncang Gempa 3,3 SR

Rabu, 8 Desember 2021 | 13:03 WIB
X