Puan Maharani Dipuji Tidak Ikut Gunakan Konten Receh di Medsos, Pengamat: Layak Diapresiasi

Baca Juga: Lurah Hebat: Kelurahan Krapyak Bangkitkan UMKM Kembali Setelah Pandemi

“Seperti dalam pengesahan UU TPKS yang lalu, DPR kan jadinya diapresiasi karena Ketua DPR terus menyampaikan progres dan hasil kerja pembuatan UU yang ditunggu-tunggu untuk melindungi rakyat dari kekerasan seksual tersebut. Rakyat jadi tahu bahwa di balik pengesahan UU TPKS ada peran DPR yang besar,” kata Ari.

Lebih jauh, Ari meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi konten-konten media sosial pejabat publik, yang seharusnya bekerja untuk melayani publik.

“Jangan sampai publik asyik tertawa karena konten receh pejabat, tapi lupa mempertanyakan progres dan hasil kerja pejabat tersebut. Karena kan rakyat ‘menggaji’ pejabat publik untuk melayani, bukan untuk komedi,” pungkas Ari.

SIMAK INFORMASI SUARAMERDEKA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS