Kuncinya Ketegasan Aturan, Biar Polemik Penjabat Kepala Daerah dari TNI-Polri Tak Terus Berkembang

- Senin, 30 Mei 2022 | 09:48 WIB
Penunjukkan Pejabat Kepala Daerah (foto: kabarbanten.pikiran-rakyat.com)
Penunjukkan Pejabat Kepala Daerah (foto: kabarbanten.pikiran-rakyat.com)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Pengamat Politik dan Keamanan, Muradi menilai penjelasan MK bahwa anggota TNI-Polri boleh menjadi penjabat kepala daerah tapi dengan catatan, cenderung tak merampungkan polemik yang berkembang.

Sebaliknya, pernyataan yang dilontarkan Jubir MK itu bisa berpotensi membuat suasana makin ramai. 

"Ini tidak tegas dan tidak ketat kalau interpretasi dari MK seperti itu. Bukan rahasia umum bahwa banyak jabatan yang dijabat oleh anggota TNI-Polri aktif di luar 10 instansi pusat yang diperbolehkan," katanya dalam keterangannya, Minggu (29/5/2022).

Baca Juga: Alhamdulillah 6 Zodiak Ini Akan Mendapat Hujan Keberuntungan, Senin 30 Mei 2022

Menurut Guru Besar Unpad itu, inti persoalan dari keriuhan itu adalah adanya celah di hulu atas aturan legalitas yang ada selama ini.

Pengertian soal klausul tentang selama diminta oleh instansi terkait dalam aturan tersebut, jelasnya, juga membuat anggota TNI-Polri aktif dimungkinkan menempati jabatan di luar yang 10 instansi yang diperbolehkan.

Muradi pun menyebut bahwa ada sejumlah posisi strategis di kementerian atau badan yang dijabat oleh anggota TNI aktif.

Baca Juga: Simak Kata Ramalan untuk Zodiak Leo dalam Kurun Waktu 2 Minggu Pertama Juni 2022

Seperti sebagai Dirjen, Sekjen, atau Inspektorat Jenderal kementerian.

"Hal ini ada karena ada klausul dalam undang-undangnya, baik UU TNI, Polri, maupun UU ASN yang memungkinkan jabatan itu dijabat oleh anggota TNI/Polri aktif," katanya.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gus Yahya: Jangan Sampai Peradaban Runtuh

Selasa, 7 Februari 2023 | 14:02 WIB

Ini 4 Quotes Para Tokoh Terkait Peringatan 1 Abad NU

Selasa, 7 Februari 2023 | 12:42 WIB
X