Wacana Pelabelan BPA, Stakeholders Ingatkan BPOM Potensi Timbulnya Masalah Baru

- Kamis, 26 Mei 2022 | 12:36 WIB
Evita Mantovani, Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Bidang Perekonomian dalam diskusi media Kebijakan Sektoral dan Diskriminatif, Ancaman bagi Persaingan Usaha yang Fair. (suaramerdeka.com / dok Panitia)
Evita Mantovani, Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Bidang Perekonomian dalam diskusi media Kebijakan Sektoral dan Diskriminatif, Ancaman bagi Persaingan Usaha yang Fair. (suaramerdeka.com / dok Panitia)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Para pemangku kepentingan stakeholders meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengkaji wacana kebijakan pelabelan “berpotensi mengandung BPA” secara mendalam dari semua sisi, baik kesehatan, ekonomi, dan persaingan usaha.

Hal itu untuk menghindari terjadinya permasalahan baru yang merugikan pihak-pihak tertentu yang diakibatkan oleh kebijakan pelabelan BPA tersebut.

Adanya permintaan itu mengemuka dalam diskusi media “Kebijakan Sektoral dan Diskriminatif, Ancaman bagi Persaingan Usaha yang Fair” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Online, Rabu 25 Mei 2022.

Evita Mantovani, Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Bidang Perekonomian mengatakan, Kemenko Perekonomian perlu hadir secara objektif dalam penyelesaian yang terkait wacana pelabelan BPA galon guna ulang yang telah memunculkan permasalahan bagi industri galon guna ulang.

 Baca Juga: Guru SMPIT Izzatul Islam Terima Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis IT dari Unnes

Menurutnya, hal itu sangat diperlukan agar kebijakan itu saat diimpelentasikan nanti bisa berjalan secara efektif, efisien, juga tetap bisa mendukung kondisi ekonomi di dalam negeri.

“Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, baik oleh BPOM dan juga pelaku usaha terkait wacana kebijakan pelabelan BPA ini. Ada aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek lingkungan hidup serta terakhir aspek persaingan usaha. Ini semua perlu dikaji lagi secara lebih mendalam,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan menurut Evita adalah adanya potensi tambahan biaya sebesar Rp 16 triliun seperti yang disampaikan pelaku usaha galon guna ulang.

Selain itu juga sisi tenaga kerja jika kebijakan BPOM itu diterapkan.

Baca Juga: Cerita Aulia Sarah Didatangi Badarawuhi: Ngambang, Nari Sambil Senyum tapi Mukanya Aku...

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X