Puan Maharani Pastikan Pengesahan UU P3 Tindaklanjuti Putusan MK Soal Omnibus Law Ciptaker

- Selasa, 24 Mei 2022 | 18:36 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani (foto: dpr ri)
Ketua DPR RI, Puan Maharani (foto: dpr ri)

JAKARTA, suaramerdeka.com - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pengesahan UU P3 pada Selasa hari ini untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Puan Maharani juga memastikan DPR segera memulai pembahasan revisi UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Ini Perbedaan 3 Seri Hp Merek Vivo, Sekaligus Daftar Harga di Bulan Mei 2022

"Ya kita akan tunggu surat presiden (Surpres) dari presiden. Kemudian sesuai dengan mekanisme di DPR akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan Maharani, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Puan Maharani mengatakan, revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.

Adapun, putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya meminta agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan.

Baca Juga: Ini Kelebihan HP Flagship Android, Berikut Daftar Harga Samsung Galaxy untuk Mei 2022

"Kami, tadi disampaikan pandangan dari pemerintah yang menyatakan bahwa ke depan ini bagaimana pembahasan UU PPP ini bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga nanti pelaksanaannya agar bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuai dengan aturan yang ada," pungkas Puan Maharani.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu amar putusan uji formil UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X