Persoalan Harga Minyak Goreng, Ketua YLKI Sebut Puan Maharani Harus Mampu Awasi Kerja Pemerintah

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang optimal atas kerja pemerintah dalam mengatasi persoalan harga minyak goreng.

“Sebagai DPR ya mengawasi pemerintah,” kata Tulus Abadi.

Di sisi lain, Tulus mengapresiasi penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dalam kasus penyelewengan minyak goreng.

Baca Juga: Preklamsia, Penyebab RA Kartini Wafat di Usia 25 Tahun

“Langkah tersebut patut diapresiasi,” ujar Tulus, Rabu (20/4).

Meski demikian langkah itu dinilai tidak akan mampu mengatasi persoalan tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Menurutnya, harga minyak goreng dipengaruhi struktur pasar di sisi hulu.

Baca Juga: Weton Kamis Pahing Adalah Pekerja Keras, Punya Cita-cita Tinggi

Sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut.

“Namun saya menduga hal tersebut tidak akan mampu mengatasi mahalnya minyak goreng. Sebab soal minyak goreng lebih ke persoalan rusaknya struktur pasar di sisi hulu,” tambahnya.

Tulus menggarisbawahi jika pemerintah memang serius untuk mengatasi kemahalan harga minyak goreng, maka harus diperbaiki dari sisi hulu.

Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta, 21 April 2022, Wanda dan Tobi Bikin Runyam Keluarga Andin dan Mama Rossa?

“Kalau pemerintah tak memperbaiki dari sisi hulu, sampai kapan pun masalah harga minyak goreng akan sama, terutama saat harga CPO (crude palm oil) sedang mahal,” tandasnya.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit (CPO) Indonesia masih lesu dan harga CPO masih tinggi.

Pada Februari 2022 diperkirakan sebesar 3.505 ribu ton dan PKO (palm kernel oil) sebesar 302 ribu ton.