Dirjen di Kemendag jadi Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng

- Selasa, 19 April 2022 | 19:53 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng (TangkapanLayar YouTube)
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng (TangkapanLayar YouTube)


SEMARANG, suaramerdeka.com - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) berinisial IWW ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan tersangka itu.

Burhanuddin menyebut perbuatan tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara.

"Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng.

Sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat," kata Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Baca Juga: Potret Indomaret Pertama di Indonesia, Ternyata Dulu Diberi Nama Ini

IWW dijerat bersama dengan tiga orang lain dari pihak swasta. Mereka yakni MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, awalnya pada akhir 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar yang membuat pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan.

Kebijakan tersebut dengan menetapkan DMO atau domestic market obligation dan DPO atau domestic price obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Baca Juga: Puan Maharani Soroti Potensi Kemacetan Mudik Lebaran: Langkah Antisipasi Harus Disiapkan Sebaik Mungkin

Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

"Dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah," ucap Burhanuddin.

Kejagung pun mengusut perkara itu yang kemudian menetapkan 4 tersangka tersebut. Para tersangka itu diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation)

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X