Pajak Air Tanah Tinggi Bisa Jadi Instrumen Konservasi

BANDUNG, suaramerdeka.com - Keberadaan pajak air tanah diharapkan bisa menjadi salah satu kunci dalam upaya konservasi sehingga penggunannya bisa benar-benar dikontrol.

"Pajak bisa jadi instrumen konservasi air tanah. Pajak tinggi akan membuat pemakaian menjadi lebih bijak," kata Kepala Balai Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM, Isnu Hajar Sulistyawan pada Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Selasa, 15 Maret 2022.

Dengan demikian, pendekatan terhadap air tanah tak hanya sebagai pendapatan bagi pemerintah daerah saja. Lebih dari itu, kelestarian harus mulai dijadikan basis dalam mengeluarkan kebijakan.

Baca Juga: Malam Nisfu Syaban 2022 Hari Apa? Simak Jadwal dan Amalan yang Dianjurkan

Tak hanya itu, langkah tersebut harus dibarengi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air tanah yang tak bisa dilakukan lagi dilakukan secara berlebihan.

"Bagaimana pun persoalan air tanah ini menyangkut kebutuhan jangka panjang, yang juga menjadi kebutuhan bersama," tandasnya.

Pakar Hidrogeologi ITB, Irwan Iskandar menambahkan perlunya perubahan mindset dalam memperlakukan air tanah. Dengan demikian, eksplorasi yang dilakukan bisa dibatasi.

Baca Juga: Terbaru! Ini Daftar 25 Merek Set Top Box (STB) TV Digital, Lengkap dengan Harganya

"Ini memang hal asasi tapi perlu diingatkan pula bahwa tak ada aktivitas ekonomi yang tak melibatkan air. Karena itu pula, ini tak semata soal areal resapan, tapi juga menyangkut pengendalian," katanya.

Sekdis Sumber Daya Alam Jabar, Yossi Desra menjelaskan bahwa dalam upaya ikhtiar konservasi, pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya air di wilayahnya.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya pembuatan sumur resapan dan embung. Hal ini juga sekaligus sebagai antisipasi kelebihan air di musim penghujan.

"Kami berusaha mengurangi debit air limpasan air permukaan (run off) dengan menyimpannya sehingga bisa membantu pada saat musim kemarau," katanya.