BT-PKLW untuk Nelayan, Airlangga Berharap Kurangi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

- Selasa, 15 Maret 2022 | 06:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (suaramerdeka.com / ekon.go.id)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (suaramerdeka.com / ekon.go.id)

LABUAN BAJO, suaramerdeka.com - Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di tahun 2021 ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Caranya dengan pemberian tunai sebagai dorongan untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik Warung.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin, 14 Maret 2022.

Baca Juga: 15 Maret Masuk Weton Selasa Kliwon, Primbon Jawa Jabarkan Rahasianya Seperti Ini

“Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem nol persen di tahun 2024.

Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600.000/orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta Nelayan.

Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).

Baca Juga: Hati-hati! 3 Weton Ini Akan Sangat Berbahaya dan Seram Jika Sudah Marah

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 11:10 WIB
X